Meningkatkan Public Trust dengan Public Campaign Zona Integritas

 

Pangkalpinang, Rabu (26/10), Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan beberapa apartur peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, mengadakan Public Campaign Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Public Campaign dilakukan di depan halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membagi brosur e-court dan brosur pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu, membentangkan banner anti gratifikasi, serta menjelaskan bagaimana cara pendaftaran gugatan secara elektronik kepada masyarakat yang melintas di depan Kantor PTUN Pangkalpinang. 
.
Seperti tertulis pada banner yang diperlihatkan ke masyarakat, "Mencegah dan Memberantas Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli adalah Tanggung Jawab Kita Bersama", Public Campaign ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat (stakeholder) bahwa PTUN Pangkalpinang dalam memberikan layanan bebas dari perilaku korupsi, gratifikasi serta tidak menerima suap dan sejenisnya.
.

No Korupsi, No Gratifikasi, Berani Jujur Hebat!

 .
(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Dokumentasi : 

Pangkalpinang, Selasa (25/10), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menghadiri Undangan Persiapan Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding dan Peresmian 36 Unit Gedung Kantor Pengadilan Baru pada Lingkungan Mahkamah Agung RI secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Acara Persiapan Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding dan Peresmian 36 Unit Gedung Kantor Pengadilan Baru yang diselenggarakan oleh Kesekretariatan Mahkamah Agung RI ini dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Andri Swasono, S.H., M.Kn, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Dokumentasi : 

Pangkalpinang, Sabtu (22/10), di Pantai Rambak, Sungailiat, seluruh aparatur beserta Ibu Paguyuban Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merayakan Hari Ulang Tahun Pengadilan Tata Usaha Negara PangkalpinangPangkalpinang Yang Ke - 4. Acara ini juga sekaligus dengan kegiatan Family Gathering. Cuaca cerah saat acara berlangsung, seluruh pegawai dan keluarga mengikuti acara tiup lilin dan potong kue bersama.

.

Acara Family Gathering dilanjutkan dengan games estafet karet dan estafet balon yang diikuti oleh aparatur peradilan dan keluarga. Semua peserta antusias mengikuti games, terlihat dari ekspresi dan semangat peserta dalam memenangkan permainan. Dengan mengusung tema "I Can't, but We Can" pada acara Family Gathering kali ini, yang artinya jika sendiri, saya tidak bisa, tapi jika bersama-sama kita bisa. Harapannya, dengan kebersamaan yang semakin terjalin, keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pangkalpinang dapat bersama-sama meraih apresiasi dan penghargaan, serta meningkatkan pelayanan dalam melayani masyarakat, selain dapat mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar pegawai dan keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pangkalpinang.

.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Dokumentasi : 

Pangkalpinang, Kamis (20/10), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengadakan rapat bulanan bulan Oktober 2023 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua, Bapak Andri Swasono, S.H., M.Kn., Panitera, Ibu Asmanidar, S.H. dan Sekretaris, Ibu Romatua Lasma Sembiring, S.H. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat struktural dan fungsional, ASN dan PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. Dalam rapat bulan Oktober tahun 2023 ini membahas mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama bulan Oktober tahun 2023 dan hal apa yang perlu diperbaiki pada bulan lalu baik pada bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan.

Dilanjutkan dengan membahas masalah dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing bagian dan rencana kerja kedepannya mulai dari bagian Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, Ibu Asmanidar, S.H., dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, Ibu Romatua Lasma Sembiring, S.H. 

.

Kemudian dilanjutkan dengan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang menyampaikan hasil pengawasan dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pangkalpinang. Adanya temuan ini, merupakan sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja yang lebih baik. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan keuangan pada masing-masing organisasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

.

Rapat bulanan ini rutin dilakukan setiap bulan, untuk memonitoring serta mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan.

.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Foto Dokumentasi : 

Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre Pangkalpinang

Pangkalpinang, Rabu (05/10), bertempat di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H, Wakil Ketua, Bapak Andri Swasono, S.H., M.Kn, Panitera, Ibu Asmanidar, S.H., Sekretaris, Ibu Romatua Lasma Sembiring, S.H., Panitera Muda Perkara, Ibu Lezi Fitri, S.H., Kasub Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Agus, S.E., M.Si menghadiri kunjungan Komisi III DPR RI yang diketuai oleh H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.

.

Agenda dalam acara ini, Komisi III DPR RI meminta penjelasan kepada para pimpinan Pengadilan di Provinsi Bangka Belitung mengenai pelaksanaan penanganan perkara, yakni :

1. Data penanganan perkara, perkara yang menonjol, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara secara cepat, mudah, dan sederhana.

2. Penjelasan tentang kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan, peningkatan integritas, dan profesionalisme di lingkungan pengadilan.

3. Meminta laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi.

.

(Tim Redaksi PTUN Pangkalpinang)

Foto Dokumentasi :