Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pada awalnya adalah  merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka kemudian dindangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 26 April 2016. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, wilayah hukumnya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara resmi beroperasi pada tanggal 22 Oktober 2018, tepatnya sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam acara persemian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/ IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Dalam rangka operasionalisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Oktober 2018 telah melantik Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Bapak Hujja Tulhaq, S.H.,M.H. Disusul kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengambil sumpah dan melantik para pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan. Untuk kemudian pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Dengan demikian sejak tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara riil telah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan pengadilan tingkat pertama Kelas I A dengan tipe C.

JAM LAYANAN DAN OPERASIONAL

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

 .

DASAR HUKUM :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 368/KMA/SK/12/2022
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 95/KPTUN.W5-TUN5/KP8.1/I/2024

Nb :

1. Pegawai Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak melayani Para Pihak di luar jam kerja dengan alasan apapun.
2. Para Pihak Berhak Mengadukan Keluhan apabila ada Oknum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  yang menjanjikan sesuatu di luar jam kerja, kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang baik melalui Surat Elektronik, Lisan, maupun melalui Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada saat jam kerja.

Bismillahirrahmanirrahim       

     Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Atas ridho dan karunia Allah SWT, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang akhirnya mampu meluncurkan website dengan situs http://ptun-pangkalpinang.go.id.

        Saya selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini. Saya berharap dengan website ini dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan menjadi sarana transparansi lembaga peradilan kepada publik. Dengan demikian, secara pelan tapi pasti, kesan negatif yang berkembang di kalangan masyarakat terhadap lembaga peradilan selama ini akan berubah menjadi lebih baik. Selain itu, website ini diharapkan mampu menjadi media informasi dan keilmuan khususnya berkaitan dengan masalah hukum bagi masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Amin… 

Pangkalpinang, 3 Agustus 2019

ttd

Ketua

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

TAHUN 2023

.

.

.

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

TAHUN 2019

.

.

 .

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

TAHUN 2018

.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas diluncurkannya website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan alamat domain www.ptun-pangkalpinang.go.id

Memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka website ini dibuat sebagai media informasi bagi para pencari keadilan serta masyarakat luas yang membutuhkannya. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi dan merupakan implementasi dari  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal : 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Website resmi ini menampilkan informasi tentang profil, program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, informasi perkara, prosedur perkara, agenda persidangan, dan berita-berita lainnya. Saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari masyarakat luas untuk kemajuan website dan tentunya kemajuan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kami berharap dengan adanya website ini dapat mendukung upaya transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat, demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh