PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI OKTOBER 2023

Pangkalpinang, Senin (9/10/2023) Berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 47/WKMA.Y/UND/IX/2023 Tanggal 25 September 2023, Perihal Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual, Ketua, Hakim, Panitera dan Plh. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo selama 1 hari pada tanggal 9 Oktober 2023 dilaksanakan secara luring (offline) dan daring (online).

Secara luring kegiatan diikuti oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan Umum dan Agama di Provinsi Nusa tenggara Timur dan secara daring diikuti oleh Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia. Kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dibuka secara langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dalam pembinaan dan arahannya Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

Pertama, terkait pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016.

Aspek pengawasan tetap menjadi fokus utama dalam agenda pembinaan kali ini, karena sekalipun saat ini situasinya sudah mulai berangsur-angsur membaik, namun kita tidak boleh lengah, karena akan sulit bagi kita untuk memulihkan Kembali kepercayaan publik kepada lembaga peradilan jika masih ada di antara hakim atau aparatur peradilan yang masih melakukan tindakan penyimpangan.

Kedua terkait pengadaan CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2023. Banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan rekrutmen Analis Perkara Peradilan (APP) tahun 2023 yang tidak diperuntukan bagi calon hakim sebagaimana tahun 2021. Hal itu disebabkan karena Pasal 2 Perma Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim menyebutkan bahwa “pengadaan hakim berasal dari CPNS Analis Perkara Peradilan tahun 2021” sehingga Perma tersebut tidak dapat digunakan untuk rekrutmen hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan untuk tahun berikutnya.

Ketiga, tentang perlindungan data dan informasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung telah melakukan kerjasama dengan pihak BSSN terkait dengan pembentukan Tim Mahkamah Agung Computer Incident Security Response Team atau (MACSIRT) yaitu tim yang bertugas menyediakan layanan dan dukungan untuk mencegah, mengelola, dan menanggapi insiden keamanan informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tim Tanggap Insiden Siber/Computer Security Inicident Response Team Mahkamah Agung (MACSIRT) ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor 119/SEK/ SK/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Mahkamah Agung yang mana ditunjuk sebagai ketuanya adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Keberadaan Tim MACSIRT ini sangat penting untuk melindungi keamanan data dan informasi yang kita miliki, mengingat data perkara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk dalam kategori data yang sifanya sangat penting.

Keempat, tentang himbauan bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menyongsong tahun politik. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, yaitu tahun pelaksanaan pesta demokrasi bagi pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif.

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selaku Plt. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., dalam kegiatan pembinaan turut menyampaikan arahan dalam bidang Non Yudisial dan Yudisial. Pada Bidang non Yudisial penyampaian terkait capaian realisasi anggaran, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2022, terkait capaian indeks integritas hakim dari persepsi masyarakat tahun 2022, terkait penetapan kebutuhan calon hakim dari formasi Analis Perkara Peradilan tahun 2021. Kemudian pada Bidang Yudisial menyampaikan terkait kelengkapan berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebelum dikirim. Pada rangkaian agenda kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan tersebut juga diisi dengan penyampaian dan pemaparan materi pembinaan dan pengarahan oleh masing-masing Ketua Kamar Mahkamah Agung RI yang hadir. (YL)