- Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN.
- Surat Perintah Membayar yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA.
- Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN.
- Membuat laporan ke Koordinasi Wilayah (Korwil) dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK-BMN dari Sub Bagian/Urusan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
- Mengantar laporan keuangan ke Koordinasi Wilayah (Korwil), Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
"Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
I Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas..
Statistik Pengunjung
01226954
Hari Ini
Kemaren
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
30
5814
37054
1146926
103935
136633
1226954
IP Anda : 18.119.141.42
2024-05-19 00:07
Survey
Bagaimana Informasi Yang Tersedia Pada Website Ini
Design By ® Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Pengaduan Layanan
Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui nomor dibawah ini
082181237422