Welcome to Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang   Click to listen highlighted text! Welcome to Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Powered By GSpeech

HEADER WEBSITE 2.png

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

"Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"  

 

Tentang Pengadilan

Penanggung Jawab Pelayanan Informasi

Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

  1. Atasan PPID
  2. PPID
  3. Petugas Informasi
  4. Penanggung Jawab Informasi

 

Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

  1. Atasan PPID
  2. PPID
  3. Petugas Informasi
  4. Penanggung Jawab Informasi

 

Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

  1. Atasan PPID
  2. PPID
  3. Petugas Informasi
  4. Penanggung Jawab Informasi

Pengawasan & Kode Etik

Konstitusi memberikan sejumlah kewenangan lain kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya; sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung berbeda dalam beberapa hal dari wewenang/fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Meskipun sama-sama mengawasi hakim, Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sebaliknya, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Namun kewenangan kedua lembaga memiliki irisan kewenangan pada aspek KEPPH.

Rekomendasi Komisi Yudisial yang dihasilkan dari fungsi pengawasan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung. Dalam praktik, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Visi & Misi

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang  Agung”

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
  2. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang effektif dan effisien.
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Kewenangan dan Yurisdiksi

WILAYAH HUKUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah meliputi wilayah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya, dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai pengadilan induk.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayahnya terbagi atas tujuh daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

  1. Kabupaten Bangka beribukota di Sungailiat. 
  2. Kabupeten Belitung, beribukota di Tanjungpandan.
  3. Kabupeten Bangka Barat, beribukota di Muntok.
  4. Kabupetan Bangka Tengah, berikbukota di Koba.
  5. Kabupeten Bangka Selatan, beribukota di Toboali. 
  6. Kabupaten Belitung Timur, beribukota di Manggar.
  7. Kota Pangkalpinang. Merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan sejak tahun 2002.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

 

KEWENANGAN PENGADILAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pengadilan tingkat pertama meliputi:

  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa keputusan tata usaha negara (Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009);
  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa tindakan faktual/Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 87 jo. Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) tentang Administrasi Pemerintahan;
  • Menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
  • Menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan fiktif positif (Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik (Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
  • Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 23 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
  • Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

 

I Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas..

Menu Mobile

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech