ZONA INTEGRITAS AREA VI

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

. 

Tujuan

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi dan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Riau secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
2. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

. 

Target

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau);
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Terwujudnya Pengadilan yang bersih dan bebas KKN;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

 .

Upaya yang Dilakukan

Untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memiliki Kebijakan Standar Pelayanan.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memaklumatkan Standar Pelayanan.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

2. Budaya Pelayanan Prima

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memiliki kebijakan standar pelayanan.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memiliki system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar pelayanan.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi.
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan inovasi pelayanan.

 

3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Mengacu pada kondisi :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

. 

PENILAIAN					Dokumen
A.	PENGUNGKIT
	I.	PEMENUHAN
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			i	Standar Pelayanan
				a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Link eviden
				b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Link eviden
				c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Link eviden
				d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Link eviden
			ii	Budaya Pelayanan Prima
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Link eviden
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Link eviden
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Link eviden
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Link eviden
				e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Link eviden
				f. Terdapat inovasi pelayanan	Link eviden
			iii	Pengelolaan Pengaduan
				a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Link eviden
				b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Link eviden
				c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Link eviden
			iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
				a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Link eviden
				b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Link eviden
				c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Link eviden
			v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
				a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Link eviden
				b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Link eviden
				c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Link eviden
	II.	REFORM (30)
		6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
				a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:	Link eviden
				1. Kesesuaian Persyaratan
				2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
				3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
				4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
				5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
				6. Kompetensi Pelaksana/Web
				7. Perilaku Pelaksana/Web
				8. Kualitas Sarana dan prasarana
				9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
				b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:	Link eviden
				1. Waktu lebih cepat
				2. Pelayanan Publik yang terpadu
				3. Alur lebih pendek/singkat
				4 Terintegrasi dengan aplikasi
			ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
				Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	Link eviden